BANDUNG (Garasi TV 1) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) melalui inovasi berbasis kolaborasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rancangan Aksi Perubahan, SIGAP PEDE (Sinergitas Gerakan Aksi Penanganan Terpadu Satpol PP dan Perangkat Daerah Teknis).
Inovasi tersebut diprakarsai Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Gatot Sambas Junaedi, S.STP., M.AP, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026.
SIGAP PEDE hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan penanganan gangguan Trantibum yang selama ini masih dilakukan secara parsial. Berbagai persoalan, mulai dari bangunan tanpa izin, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, pelanggaran ketertiban umum, hingga permasalahan sosial dinilai memerlukan penanganan terpadu dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.
Melalui inovasi tersebut, akan dibentuk Satgas Trantibum Panca Waluya yang melibatkan lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Satpol PP tetap menjadi leading sector, sementara perangkat daerah teknis memberikan dukungan dalam aspek sosial, lingkungan, perizinan, hingga pembinaan masyarakat.
Dengan pola kolaborasi tersebut, penanganan gangguan Trantibum tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Selain itu, SIGAP PEDE juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penyusunan regulasi sebagai dasar koordinasi lintas sektor. Mekanisme kerja yang jelas diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas tindak lanjut terhadap setiap pelanggaran.
Project Leader SIGAP PEDE, Gatot Sambas Junaedi, mengatakan inovasi tersebut dirancang untuk membangun sistem kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar membentuk tim atau menyusun dokumen.
“Kami ingin menghadirkan perubahan yang tidak berhenti pada penyusunan dokumen atau pembentukan tim semata, tetapi mampu membangun sistem kerja yang berkelanjutan. Target kami adalah memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu mekanisme yang terintegrasi sehingga penanganan gangguan Trantibum menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.(14/7/2026)
Ia menambahkan, tahapan berikutnya akan difokuskan pada penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengembangan inovasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Melalui implementasi SIGAP PEDE, Satpol PP Provinsi Jawa Barat berharap tercipta sistem penanganan Trantibum yang lebih adaptif terhadap dinamika wilayah dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga diharapkan menjadi praktik baik dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung terwujudnya Jawa Barat yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.(Aditama)