Pagu Dana Desa Gagasari Merosot Tajam, Kuwu Tamam Optimalkan PADes untuk Tuntaskan Infrastruktur

𝐂𝐈𝐑𝐄𝐁𝐎𝐍, 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐒𝐈 𝐓𝐕𝟏 – Pemerintah Desa (Pemdes) Gagasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun anggaran 2026. Pertemuan krusial ini menjadi sorotan menyusul adanya perubahan signifikan pada Pagu Anggaran Dana Desa (DD) yang berdampak pada peta pembangunan desa di masa mendatang.
 
Kuwu Gagasari, Tamam Haryanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, alokasi anggaran tahun 2026 akan difokuskan untuk membiayai penguatan kelembagaan desa serta mengakomodasi aspirasi warga. Selain itu, dukungan penuh juga diarahkan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kebijakan pemerintah pusat terkait redistribusi anggaran memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh tata kelola Pemdes Gagasari. Terjadi penurunan pagu anggaran yang sangat drastis; jika pada tahun 2025 Desa Gagasari menerima alokasi sebesar Rp1,1 miliar, maka pada tahun 2026 ini desa hanya menerima sekitar Rp373 juta.
 
Tamam mengakui kondisi ini berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat, mengingat minimnya anggaran yang tersisa untuk pembangunan fisik dari sumber Dana Desa.
 
“Tentu ini tantangan besar karena kami tidak bisa lagi mengandalkan Dana Desa untuk pembangunan fisik secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Tamam  usai kegiatan Musrenbangdes.
 
Menghadapi defisit anggaran tersebut, Pemdes Gagasari bergerak cepat dengan melakukan langkah strategis, yakni mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu motor penggeraknya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Iwak Pari yang bergerak di sektor peternakan ayam broiler. Keberhasilan unit usaha ini mulai membuahkan hasil nyata. 

“Alhamdulillah, memasuki tahun ketiga ini, seperti tahun tahun sebelumnya, Pemdes mendapatkan bagi hasil PADes sebesar Rp66 juta. Dana inilah yang akan kami dialokasikan untuk menutupi kebutuhan pembangunan fisik di Desa Gagasari,” jelas Tamam.
 
Meski diterpa pemotongan anggaran pusat, Tamam tetap optimis target penuntasan infrastruktur desa tahun 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut didasari atas capaian pembangunan di tahun 2025 yang telah merampungkan hampir 90 persen pengerjaan fisik.
 
“Kami hanya menyisakan 10 persen PR infrastruktur. Dengan sisa pekerjaan yang sedikit, kami yakin bisa tuntas melalui kombinasi dana PADes dan bantuan keuangan dari provinsi,” tambahnya.
 
Camat Gebang, Iman Santoso, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di seluruh wilayah Kecamatan Gebang kini telah rampung. Ia menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai perubahan skema anggaran ini, di mana sebagian besar Dana Desa kini dialihkan dukungannya untuk program Koperasi Desa.
 
Iman mengingatkan bahwa kondisi anggaran yang terbatas ini kemungkinan tidak hanya terjadi di tahun ini, melainkan bisa berlanjut hingga lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih inovatif dalam menggali potensi lokal.
 
“Desa tidak boleh hanya berpangku tangan pada bantuan pusat. Harus ada inovasi untuk menggali PADes, baik melalui pengembangan pariwisata maupun penguatan BUMDes,” tegas Iman.
 
Ia pun memberikan apresiasi khusus kepada Desa Gagasari yang dinilai berhasil mengelola potensi desa melalui BUMDes hingga menghasilkan PADes puluhan juta rupiah. 

“Apa yang dilakukan Gagasari dengan BUMDes-nya sangat luar biasa dan patut menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Gebang dalam upaya mandiri secara finansial,” pungkasnya.(𝐀𝐋)