KABUPATEN CIREBON (Garasi TV1) – Aliansi Peduli Cirebon Selatan (ASPECS) melontarkan kritik keras terhadap kondisi jalan ruas Halimpu–Wangkelang yang berada di Desa Durajaya, perbatasan Kecamatan Beber dan Greged, Kabupaten Cirebon. Hingga kini, jalan tersebut dibiarkan rusak parah tanpa penanganan serius meski telah lama dikeluhkan masyarakat.
Kondisi jalan yang dipenuhi lubang, bergelombang, serta rawan kecelakaan dinilai menjadi bukti lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar. ASPECS menilai, pembiaran tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat.
Koordinator lapangan ASPECS, Yogi, menegaskan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah pada tahap membahayakan keselamatan pengguna.
“Ini bukan lagi soal jalan rusak biasa, ini soal keselamatan warga yang dipertaruhkan setiap hari. Negara seolah absen, dan wakil rakyat justru diam tanpa tindakan,” tegasnya.
ASPECS juga menyoroti kinerja anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7. Sejumlah nama disebut tidak menunjukkan kontribusi nyata dalam memperjuangkan perbaikan jalan tersebut.
Menurut Yogi, para wakil rakyat dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat. Mereka dianggap hanya aktif saat momentum politik, namun tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan.
“Jangan hanya pandai berjanji saat kampanye. Ketika rakyat menghadapi jalan rusak yang membahayakan nyawa, ke mana mereka? Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujarnya.
Selain itu, ASPECS mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon agar segera mengambil langkah konkret dan tidak menunda perbaikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak korban kecelakaan.
ASPECS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pihak terkait. Bahkan, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan maupun pelaporan resmi jika tidak ada respons.
“Jika tidak ada langkah cepat, kami siap turun aksi. Ini bukan kepentingan kelompok, ini menyangkut hak dasar masyarakat,” pungkasnya. (aditama)